Honorer di pedalaman dan perbatasan layak dapat perhatian dan diangkat PNS

Honorer di pedalaman dan perbatasan layak dapat perhatian dan diangkat PNS

Pendapatan Kecil tetapi pengeluaran lebih besar, mungkin masalah yang selalu dikeluhan tenaga Honorer yang bertugas di pedalaman. Dengan g... 11:16 PM

Pendapatan Kecil tetapi pengeluaran lebih besar, mungkin masalah yang selalu dikeluhan tenaga Honorer yang bertugas di pedalaman. Dengan gaji pas-pasan serta belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, keberadaan mereka sangat berperan penting membantu pemerintah dalam mengayomi dan melayani masyarakat terutama yang ada di wilayah pelosok Kotim ini.

Masalah ini jadi tidak henti-hentinya jadi sorotan DPRD Kotim, seperti yang di ungkapkan Cici Desilia, Anggota DPRD Perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) V mengatakan dari pengamatannya, masalah penambahan tenaga kesehatan dan pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan di wilayah tersebut.

Sebagai perwakilan yang dipercaya menjadi kepanjangan tangan masyarakat di wilayah utara, dirinya sangat prihatin permasalahan itu seakan menjadi hal yang klasik dan sulit untuk di tuntaskan, khususnya memberi kesejahteraan pada tenaga kesehatan dan Pendidik yang sampai saat ini sangat sulit untuk diperjuangkan.

“Tidak sesuai dengan gaji mereka, masalah itu yang saya perhatikan. Bayangkan saja untuk menuju daerah terpencil dan jauh mereka membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit, dengan gaji honor tanpa tambahan bantuan tunjangan, mana cukup untuk biaya mereka hidup disana” ungkap Cici.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap pemerintah benar-benar memperhatikan tenaga kontrak yang berada di pedalaman, selain gaji tetapi bagaimana pemerintah dapat membantu mereka mendapatkan tunjangan.

“Kalau mereka mendapatkan tunjangan atau insensif, mungkin bisa meringankan beban mereka. Memang untuk tunjangan khusus hanya pada PNS dan honorer tidak dapat, tapi alangkah baiknya pemerintah memberikan kebijakan, walaupun tenaga honor mereka juga bisa dapat tunjangan, khusus yang bertugas di wilayah pelosok,” katanya.

Ditambahkan Cici, masalah lainnya yang harus diperhatikan pemerintah pada bidang pendidikan adalah bangunan perumahan guru di pedalaman yang kini sudah ada yang beralih fungsi menjadi ruang belajar, bahkan ada yang hampir roboh namun belum ada upaya perbaikan, padahal perumahan guru sangat penting dalam penunjang pendidikan.

“Kami minta pemerintah perhatikan pembangunannya, apalagi di pedalaman sana banyak perumahan yang tidak layak huni. Ini masalah klasik kekurangan ruang kelas dan lainnya. Hal ini harus ada solusi dari Pemerintah daerah, khususnya Dinas pendidikan” terangnya.

Bukan hanya untuk fasilitas sekolah milik pemerintah, namun bantuan untuk sekolah swasta sudah seharusnya menjadi pengamatan penting bagi pemimpin daerah terpilih, bagaimana untuk bisa membenahi program pembangunan yang menjadi prioritas.

“Sekolah negeri saja masih kewalahan apalagi bantuan sekolah swasta. Memang banyak program yang harus dibenahi kedepannya, dan ini menjadi pekerjaan rumah pemimpin terpilih untuk memperbaiki program pembangunan dan dunia pendidikan yang selama ini masih banyak kekurangan,” tandasnya.