9:50 PM
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini belanja pegawai baik APBN maupun APBD secara nasional mencapai sekitar 33,8 persen. Angka tersebut dianggap masih termasuk tinggi.
"Kita pandang angka ini cukup tinggi. Oleh karena itu kita ingin turunkan," kata Setiawan kepada JawaPos.com, Kamis (10/3) di Jakarta.
Untuk menurunkan itu, kata dia, harus lihat dulu belanja pegawai di pusat, provinsi, kabupaten/kota itu berapa.
Di pusat sendiri rata-rata belanja pegawainya 20 persen. Begitu juga provinsi kurang lebih 20 persen.
"Nah, kabupaten/kota ini yang agak tinggi. Berkisar 49 persen nyaris 50 persen. Bahkan ada 67 kabupaten/kota yang bisa mencapai 70 persen," bebernya.
Diterangkan Setiawan, logikanya, kalau belanja pegawai sangat tinggi di sekira 60, 70 persen, pembangunan daerah itu akan seperti apa kalau setengahnya untuk belanja pegawai.
"Di APBN misalnya, kita lihat belanja pegawai di APBN 20 persen. Dibanding belanja barang dan jasa hanya 14 persen, belanja modal 18 persen. Masih lebih tinggi tinggi belanja pegawai," jelasnya.
Hal-hal inilah yang menurutnya menyebabkan belanja pegawai ini harus diredam juga. Kalau semua ingin belanja pegawai turun, pilihannya hanya dua.
Pertama, barangkali gaji dan tunjangan dikurangi, atau jumlah pegawainya yang dikurangi. "Kita mencari kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Kan begitu," ujarnya.
Terkait menurunkan jumlah pegawai, Setiawan membandingkan dengan negara yang berhasil menurunkan jumlah pegawai dalam tiga tahun, dari 1997 sampai 2000 yakni China.
Penurunan ini, kata dia, dimulai dengan penataan kelembagaan, yakni pengurangan sekira 30 persen lembaga di tingkat pusat dan 20 persen lembaga di tingkat provinsi.
"Tiongkok berhasil kurangi 47 persen jumlah pegawai di negerinya. Dari sekira 8 juta menjadi 4 juta pada tahun 2000," imbuhnya
No comments
Post a Comment