19.317 guru honorer diangkat menjadi CPNS tahun ini

19.317 guru honorer diangkat menjadi CPNS tahun ini

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan bahwa sekitar 19.317 guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan d... 7:03 PM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan bahwa sekitar 19.317 guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) berpotensi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kami mendata ada sekitar 19.317 guru honorer di daerah 3T yang berpotensi untuk diangkat untuk menjadi PNS. Mereka merupakan guru profesional yang bersertifikasi," ujar Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Renny Yunus di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Meskipun demikian, sebanyak 19.317 guru tersebut belum dipilah berdasarkan kelompok usia. Untuk diangkat menjadi CPNS, lanjut dia, maksimal usianya adalah 32 tahun karena sebelum diangkat perlu pelatihan selama satu tahun.

Selain itu, Kemdikbud juga sedang menunggu data yang berasal dari pemerintah daerah mengenai data guru honorer di daerah 3T tersebut.

"Paling banyak itu yang usianya diatas 35 tahun. Mungkin hampir separuhnya, malah ada yang mau pensiun. Hal ini nantinya akan kami diskusikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB," tambah dia, seperti dikutip Antara.

Renny berharap ke depan, akan ada kebijakan afirmasi khususnya untuk pengangkatan guru honorer di daerah 3T. Apalagi, bagi guru honorer yang sudah mengajar minimal 10 tahun di daerah itu.

Pengangkatan guru honorer tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru khususnya di daerah 3T.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terdapat 122 kabupaten yang termasuk ke dalam daerah 3T di Tanah Air.

Renny menjelaskan sebagian besar dari 3T memiliki kemampuan fiskal yang rendah, apalagi jika separuh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk belanja pegawai.

"Kalau lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai, maka daerah itu tidak akan mampu membayar guru yang diangkat. Untuk itu kami berharap daerah melakukan pemetaan jumlah guru yang dibutuhkan," harap Renny.

Untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah, Renny berharap ada skema afirmasi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur telah menyatakan formasi tenaga kesehatan dan pendidikan di daerah akan diutamakan dalam seleksi CPNS tahun ini.

"Penerimaan [CPNS] 2018 yang kami butuhkan tenaga kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman seusai acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga pengajar, masih banyak sekolah di berbagai daerah yang belum memiliki jumlah guru yang memadai.

Terkait kuota CPNS pada 2018, menurut Asman, hingga saat ini masih dalam penghitungan menyesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah.